BAB IPENDAHULUAN 

A.       Latar Belakang Praktik Kerja Industri/ Prakerin
Tujuan pendidikan pada Sekolah Mengengah Kejuruan (SMK) adalah menyiapkan siswa untuk memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sikap professional dalam bekerja. Untuk mewujudkan itu semua sekolah tidak hanya melaksanakan pembelajaran materi di sekolah tetapi melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Industri (PRAKERIN) dengan cara bekerjasama dengan pihak DU/DI.Praktek Kerja Indutri (PRAKERIN) adalah suatu bentuk penyelenggaraan kegiatan dari sekolah yang memadukan secara sistematik dan sinkron antara program pendidikan di sekolah dan program pengusahaan yang diperoleh melalui kegiatan bekerja langsung di dunia kerja untuk mencapai suatu tingkat keahlian profesional. Dimana keahlian profesional tersebut hanya dapat dibentuk melalui tiga unsur utama yaitu ilmu pengetahuan, teknik dan kiat. Ilmu pengetahuan dan teknik dapat dipelajari dan dikuasai kapan dan dimana saja kita berada, sedangkan kiat tidak dapat diajarkan tetapi dapat dikuasai melalui proses mengerjakan langsung pekerjaan pada bidang profesi itu sendiri. Pendidikan Sistem Ganda dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang profesional dibidangnya.Melalui Pendidikan Sistem Ganda diharapkan dapat menciptakan tenaga kerja yang profesional tersebut. Dimana para siswa yang melaksanakan Pendidikan tersebut diharapkan dapat menerapkan ilmu yang didapat dan sekaligus mempelajari dunia industri. Tanpa diadakannya Pendidikan Sistem Ganda ini kita tidak dapat langsung terjun ke dunia industri karena kita belum mengetahui situasi dan kondisi lingkungan kerja. Ada beberapa peraturan tentang Paktek Kerja Industri (PRAKERIN) dan keputusan Menteri. Adapun peraturan Praktek Kerja Industri (PRAKERIN) adalah sebagai berikut :
1. Tercantum pada UU. No. 2 tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional yaitu untuk menyiapkan peseta didik melalui kegiataan bimbingan, pengajaran, dan/atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang.2. Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah yang bertujuan meningkatkan kemampuan peserta didik sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, alam sekitar, dan meningkatkan pengetahuan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dan untuk mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta kebudayaan.3. Peraturan pemerintah No.39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.4. Keputusan Menteri No. 0490/1993 tentang Kurikulum SMK yang berisi bahwa “Dalam melaksanakan pendidikan dilaksanakan melalui dua jalur yaitu Pendidikan didalam sekolah dan Pendidikan diluar sekolah”.
Pemilihan tempat atau lokasi prakerin memang sangatlah penting, karena sangat berpengaruh pada kami dalam melaksanakan tugas kerja industry ini. 
selain dapat beradaptasi kami juga memperhatikan kenyamanan lingkungan serta lokasi prakerin yang penulis pilih. Yang melatarbelakangi penulis untuk memilih Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto adalah sebagai berikut:
1.      Tempatnya yang stratgis
2.      Sesuai dengan program keahlian kami yaitu Akuntansi. 

B.       Tujuan Praktik Kerja Industri
1.      Tujuan Umuma. Menghasilkan tenaga keja yang berkualitas, yaitu tenaga kerja yang memiliki tingkat pengetahuan, keterampilan, etos kerja yang sesuai dengan tuntunan lapangan pekerjaan.
b Memperkokoh link and macth (kesesuaian dan kesepadanan) antara SMK dan dunia kerja.
c.Meningkatkan efektifitas dan efesiensi proses pendidikan dan pelatihan kerja berkualitas. Untuk mencapai Visi dan Misi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Karangpucung
2.      Tujuan Khusus
a.       Membekali siswa dengan pengalaman kerja sebenarnya didalam dunia kerja dan masyarakat.
b.      Memantapkan keterampilan siswa yang diperoleh dari latihan praktek di sekolah.
c.       Menetapkan disiplin dan rasa tanggung jawab dan sikap profesional dalam bertugas.
d.       Memperoleh umpan balik dari dunia kerja untuk pemantapan dan pengembangan program pendidikan.
e.       Memperoleh pengalaman dan perluasan terhadap ilmu-ilmu di tempat Prakerin yang belum dikenal oleh siswa.
f.       Membekali siswa dengan pengalaman kerja yang sebenarnya.
g.      Mendorong siswa supaya dapat menciptakan lapangan kerja bagi dirinya sendiri dan lingkungan sekitarnya.
 C.       Waktu dan Tempat Praktik Kerja IndustriWaktu pelaksanaan Praktek Keja Industri / Prakerin dilaksanakan selama 3 bulan yang dimulai pada tanggal ................................... sampai dengan tanggal ......................Tempat yang dipilih untuk pelaksanaan Praktek Kerja Industri yaitu di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto Kabupaten Banyumas yang beralamat di  Jalan Gerilya No 567 Purwokerto, Kotak Pos 167 Telepon (0281) 634238,634205,634219; Faksimile (0281) 634236; Homepage; http:\\www.pajak.go.id
 D.        Manfaat Praktik Kerja Industri
Adapun manfaat dari Praktek Kerja Industri (PRAKERIN) pada perushaan KPP Pratama  manfaatnya adalah sebagai berikut :1.      Dapat menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas, yaitu tenaga kerja yang memiliki tingkat pengetahuan, keterampilan, etos kerja yang sesuai dengan tuntutan lapangan pekerjaan.
2.      Mendidik calon kerja yang yang terampil dalam bidang teknologi informatika sesua dengan kebutuhan pasar kerja memiliki jiwa wira usaha.
3.      Membekali tamatan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi,keterampilan kejujuran yang potensial serta memiliki akhlak dan budi pekerti luhur.
4.       Menjalin kerja sama dan kemitraan dengan dunia usaha industri instansi terkait dengan masyarakat dalam usaha peningkatan kualitas / mutu tamatan.
 E.       Tujuan Penyusunan Laporan Praktik Kerja Industri
Adapun tujuan penyusunan laporan adalah:1.      Untuk bahan masukan bagi sekolah dalam pengembangan materi pelajaran. Dengan demikian diharapkan bahan pelajaran untuk setiap topic atau bahan kajian yang disajikan oleh guru sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan kondisi lapangan kerja/dunia usaha.
2.      Untuk mendidik dan melatih keterampilan serta tanggung jawab siswa.
3.      Sebagai salah satu bukti bahwa siswa tersebut telah melaksanakan Praktik Kerja Industri pada tempat yang telah dipilihnya.
 BAB IIURAIAN UMUM A.    Deskripsi KPP Pratama purwokerto
1.      Sejarah Singkat KPP Pratama Purwokerto
Pada mulanya Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Pratama Purwokerto berdiri pada tahun 1965 yang berawal dari Kantor Inspeksi Pajak yang berdiri pada tahun 1965 yang merupakan Kantor Dinas Luar (KDL) Tingkat I Banyumas yang bertanggung jawab kepada Kantor Inspeksi Pajak Magelang. Kantor Pajak Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Pratama Purwokerto merupakan gabungann dari 3 unit kantor yaitu, KPP Purwokerto, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB), dari kantor Pemeriksaan dan Penyelidikan Pajak (KARIPKA). Kemudian pada bulan April 1966, nama Kantor Dinas Luar Tingkat I berubah menjadi Kantor Inspeksi Pajak Purwokerto. Dengan berdasarkan pada Keputusan menteri Keuangan No.278/kmk/01/1989, Kantor Inspeksi Pajak Purwokerto berubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Purwokerto yang dahulu terletak di jalan Gatot Subroto No.107 Purwokerto.Selanjutnya sejarah berdirinya KPPBB. KPBBB sebelumnya juga pernah mengalami beberapa kali perubahan nama. Pada awalnya bernama Kanto Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA), kemudian pada tahun 1987 diubah menjadi kantor Dinas Luar Tingkat I IPEDA Purwokerto, kemudian diubah lagi menjadi Kantor Inspeksi IPEDA. Setelah itu diubah menjadi kantor Inspeksi pajak Bumi dan Bangunan Purwokerto. Akhirnya berdasarkan surat Keputusan Menteri Keuangan republik Indonesia No.276/KMK.01/1989, Kantor Inspeksi PBB diubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan bangunan (KPPBB) yang dahulu terletek di jalan Gerilnya No.567 Purwokerto.Pada tanggal 1 Oktober 2007 dibentuklah KPP Pratama Purwokerto yang merupakan gabungan dari KPP Purwokerto, KPPBB, dan KARIPKA yang dahulu terletak di  Jl.Pahlawan No.876 Purwokerto dan ini juga merupakan tindak lanjut dari adanya modernisasi, yaitu pelayanan satu atap.Dasar pembentukan KPP Pratama Purwokerto adalah sebagai berikut:a.              Struktur penerimanan pajak saat ini masih bertumpu pada Wajib Pajak badan (PPh dan PPN).
b.             Kontribusi penerimaan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi perlu ditingkatkan sebagaimana lazimnya di negara maju.
c.              Meningkatkan  pelayanan dan pengawasan yang lebih baik dengan cara membentuk satu kelompok yang terintegrasi dengan cakupan wilayah yang lebih luas dan lebih dekat dengan Wajib Pajak.
d.             Melakukan pengawasan dan konsultasi yang lebih intensif melalui pendekatan teritorial.e.              Menciptakan sistem administrasi perpajakan yang lebih tertib.f.              Menciptakan sistem informasi yang terintegrasi dan memanfaatkan data secara maksimal.
g.             Meningkatkan kualitas pelayanan yang berkesinambungan.
Penggabungan ini tidak menghilangkan tugas dan fungsi yang sebelumnya ada di masing-masing kantor tersebut, tetapi membagi habis seluruh tugas yang ada ke masing-masing seksi pada KPP Pratama. Seperti fungsi keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pembatalan ketetapan pajak dan pengurangan PBB yang sebelumnya ada di KPP dan KPPBB di alirkan ke Kantor Wilayah (Kanwil). Sedangkan fungsi pemeriksaan bukti permulaan dan penyelidikan yang semuala dilaksanankan oleh KARIPKA dengan keputusan Direktur Jendral dan Kanwil, sekarang hanya dilaksanankan  pada Kanwil oleh Pejabat Fungsional Penyidik.Berdasarkan keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor : Kep.141/PJ/2007 mulai tanggal 30 Oktober 2007 KPP Pratama Purwokerto mulai beroperasi hinggasekarang. KPP Pratama Purwokerto saat ini berada di Jl.Gerilya No.567 Purwokerto. Berdasarkan buku monografi fiskal tahun 2007, KPP  Pratama Perwokerto mempunyai wilayah kerja dengan luas 132.759 ha. Wilayah kerja KPP Pratama Purwokerto meliputi kabupaten Banyumas yang terbagi atas 27 kecamatan yang terbagi kedalam 311 desa dan kelurahan.2.      Karakteristik KPP Pratama Purwokerto
Karakteristik KPP Pratama Purwokerto adalah sebagai berikut :a.       Merupakan gabungan dari tiga unit kantor yaitu, KPP ,KPPBB, dan KARIPKA.
b.      Melayani atau mengadministrasikan semua jenis pajak seperti ,PPh, PPN, PBB dan BPHTB.
c.       Mengadministasikan Wajib pajak Badan dan Orang Pribadi.
d.      Menangani jumlah Wajib Pajak yang sangat banyak.
e.       Menerangkan konsep teritorial atau penguasaan wilayah.
f.       Memiliki Seksi Ekstensifikasi Perpajakan.
g.      Kontribusi pajak per Wajib Pajaknya kecil.
 3.      Visi, Misi dan Moto KPP Pratama Purwokerto:
a.       Visi
Menjadi institusi Pemerintah yang menyelenggarakan Sistem Administrasi Perpajakan Modern yang efektif dan di percaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi.b.      Misi1)      Fiskal
Menghimpun penerimaan pajak Negara berdasarkan Undang-undang perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara melalui Sistem Administrasi Perpajakan yang efektif dan efisien.2)      Ekonomi
Mendukung kebijakan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi bangsa dengan perpajakan yang dapat meminimalis distorsi.c.       Motto
Mewujudkan masyarakat sadar dan peduli pajak.B.      Organisasi Kepegawaian
Berdasarkan peraturan Mentri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2017 tentang organisasi dan Tata kerja instansi Verivikasi Direktorat Jendral Pajak, struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Purwokerto terdiri dari :1.      Subbagian Umum
Kepala Subbagian umum dibantu oleh:a.       Kepala Urusan Keuangan
b.      Kepala Urusan rumah Tangga
c.       Kepala Urusan Tata Usaha dan kepegawaian
2.      Seksi Teknis, terdiri dari:
a.       Seksi Pelayanan
b.      Seksi Pengolahan Data dan Informasi
c.       Seksi Pengawasan dan Konsultasi
d.      Seksi Ekstensifikasi
e.       Seksi Pemeriksaan
f.       Seksi Penagihan
3.      Kelompok Jabatan Fungsional
a.       Pejabat Fungsional Pemeriksa
b.      Pejabat Fungsional Penilai
 C.    Tata kerja
Berdasarkan Peraturan Keuangan nomor 132/PMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Verifikasi Direktorat Jendral Pajak, struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Purwokerto disusun sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak terdiri dari:1.      Subbagian Umum
Subagian umum merupakan coordinator fungsi pelayanan kesekertariatan terutama dalam kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga serta perlengkapan.2.      Seksi Teknis, terdiri dari:
a.       Seksi Pelayanan
Seksi pelayanan mempunyai tugas dan tanggungjawab mengkoordinasikan penetapan dan penerbitan produk hokum perpajakan, pengadiminstrasian, dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahansurat pemberitahuan dan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta kerjasama perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.b.      Seksi Pengolahan Data dan Informasi
Seksi pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas dan bertanggungjawab untuk mengkoordinasikan pengumpulan data, pengadministrasian data masukan dan data keluhan, data eksternsifikasi dan intensifikasi Wajib Pajak.c.       Seksi Pengawasan dan konsultasi
Seksi Pengawasan dan Konsultasi mempunyai tugas dan bertanggungjawab mengkoordinasikan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak (PPh, PPN, PBB, BPHTB dan Pajak lainnya), bimbingan atau himbauan kepada Wajib Pajak dan Konsultasi teknisi perpajakan, penyusunan Profil Wajib Pajak, analisiskinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan melakukan evaluasi hasil bidang berdasarkan ketentuan yang berlaku.d.      Seksi Ekstensifikasi
Sekeksi Ekstensifikasi Perpajakan mempunyai tugas dan bertanggung jawab mengkoordinasi pelaksanaan dan pantauan pengamatan potensi perpajakan, pendataan ekstensifikasi perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlakue.       Seksi Pemeriksaan
Seksi pemeriksaan mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pembuatan daftar normative Wajib Pajak yang diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan, melakukan peminjaman dan pengembalian berkas dan data Wajib Pajak sesuai dengan daftar normative yang akan diperiksa. Seksi Pemeriksaan juga bertanggung jawab dalam penerbitan surat perintah pengamatan, pengiriman laporan hasil pelaksanaan pengamatan, penelitian permohonan kembali kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang dan pemohonan SPTLB Wajib Pajak Pribadi, Pembuatan Pemeriksaan Pajak dan Surat Pemanggilan (LHP) dan Nota Perhitungan (Nothith).  f.       Seksi penagihan
Seksi penagihan mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan proses administrasi dan penataan usaha Surat ketetapan Pajak (SKP) yang dijadikan dasar dalam melaksanakan tindakan-tindakan penagihan serta bukti-bukti pelunasan utang pajak yang timbul dari penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP), penetapan piutang pajak yang kadaluarsa sampai dengan pengusulan penghapusan piutang pajak. Selain itu seksi penagihan bertanggung jawab melakukan upaya-upaya pencarian utang pajak melalui tinakan penagihan pasif melalui penerbitan Surat teguran maupun tindakan aktif melalui penerbitan  Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan Penyitaan maupun  melakukan pelelangan harta sitaan yang bekerjasama dengan Kantor Lelang Negara.3.      Kelompok Jabatan Fungsional
a.       Pejabat Fungsional Pemeriksa
Pejabat Fungsional Pemeriksa dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Seksi Pemeriksa dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala KPP Pratama.b.      Penjabat Fungsional Penilai
Penjabat Fungsional Penilai dalam  melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan seksi  Ekstensifikasi dan bertanggung jawab secara langsung  kepada Kepala KPP Pratama Purwokerto.4.      Kantor pelayanan,Penyuluhan  dan Konsultasi Perpajakan
Kantor pelayanan,Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan   mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam  melakukan  penyuluhan dan  konsultasi  perpajakan  kepada  wajib pajak dan berfungsi sebagai penghubung bagi wajib pajak. D.       Bagan atau Skema Organisasi
Bagan Struktur Organisasi KPP Pratama Purwokerto
  BAB IIIURAIAN KHUSUS A.    Ruang Lingkup Kegiatan
1.      Praktek Latihan Mengarsip Dokumen Transaksi
Arsip berasal dari kata “ardhe” bahasa Yunani yang berarti permulaan. Jadi pengertian arsip adalah sekumpulan surat yang tersimpan secara sistematis karena apabila diperlukan sewaktu-waktu dapat ditemukan kembali dengan cepat. Arsip merupakan “ingatan”.Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan penataan arsip sebagai berikut:
a.       Menyimpan bahan-bahan arsip atau dokumen yang masih mempunyai nilai pakai yang sewaktu-waktu diperlukan untuk memecahkan suatu masalah atau proses kerja.
b.      Menyimpan bahan-bahan arsip atau dokumen dalam suatu system tertentu, sehingga apabila diperlukan dapat dengan mudah ditemukan kembali.
c.       Menjaga dan memelihara fisik arsip dokumen agar tetap rapi, bersih serta terhindar dari kerusakn lupuh bahkan hilang.
Cara mengarsip terrdiri dari beberapa macam yaitu:a.       Setiap dokumen yang masuk, pertama harus dikelompokan sesuai NPWP yang tercantum.b.      Setelah itu dokumen tersebut yang akan diarsip akan disimpan pada tempat yang sama atau folder map arsip yang dikhususkan untuk masing-masing NPWP.
Dokumen yang biasa diarsip yaitu lembar arus dokumen yang merupakan laporan bulanan setiap WP yang telah mempunyai NPWP untuk wajib pajak badan/lembaga dan wajib pajak orang pribadi yang dilampiri beberapa formulir, selain itu laporan perubahan dokumen, surat keterangan terdaftar yang disertakan beberapa lampiran- lampiran.2.      Mengelola Surat Keterangan Terdaftar
Surat Keterangan Terdaftar (SKT) adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak yang menyatakan bahwa Wajib Pajak telah terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak tertentu yang berisikan Nomor Pokok Wajib Pajak dan identitas lainnya serta kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Setelah itu surat tersebut diinput kembali datanya ke dalam komputer pada aplikasi perpajakan untuk dibuat Surat Pengiriman Berkas Wajib Pajak untuk diantar ke ruang arsip. Setiap Wajib Pajak yang baru membuat NPWP akan dibuatkan dan memperoleh Surat Keterangan Terdaftar rangkap 2, sebagai salah satu bukti bahwa Wajib Pajak tersebut telah terdaftar dalam data perpajakan, satu lembar untuk pihak Wajib Pajak dan satu lembarnya lagi untuk pihak kantor sebagai arsip.Sebelum melakukan pencetakan SKT kita harus memastikan data pada komputer sama dengan data/formulir WP tersebut yang teleh terisi sebelumnya.3.      Praktek Latihan Melayani Wajib Pajak Yang Mengambil Blangko Surat Pemberitahuan Tahunan
Surat pemberitahuan tahunan pajak wajib dilaporkan oleh setiap Wajib Pajak yang sudah memiliki NPWP. Apabila Wajib Pajak tersebut tidak melaporkan pada setiap tahunnya, maka akan dikenakan denda.Jenis blangko Surat Pemberitahuan Tahunan antara lain:a.       Blangko jenis WP BADAN
Blangko ini digunakan untuk Wajib Pajak Badan, seperti PT, CV, Lembaga,Yayasan, dan lain-lain.b.      Blangko jenis WP.OP
Blangko ini digunakan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan usaha.c.       Blangko jenis WP.OP.S
Blangko ini digunakan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki penghasilan diatas 5 juta/bulan atau penghasilan diatas 60 juta/tahun, contohnya untuk karyawan, guru yang sudah disertifikasi.d.      Blangko jenis 1770 SS
Blangko ini digunakan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang berpenghasilan dibawah 5 juta/bulan atau penghasilan dibawah 60 juta/tahun, contohnya untuk karyawan, pensiunan.Persyaratan pembuatan NPWP:a.       NPWP untuk Badan Usaha
1) Blangko Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak untuk WP Badan
2) Copy KTP penanggungjawab3) Copy Akte pendirian dari notaris
4) Copy NPWP penanggungjawab5) Surat keterangan domisili dari instansi berwenang b.      NPWP untuk OP/Karyawan
1) Blangko Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak untuk WP Orang  Pribadi2) Copy KTPc.       NPWP untuk OP yang melakukan usaha/pekerjaan bebas
1)      Blangko Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak untuk WP Orang Pribadi2)      Copy KTP
3)      Surat Pernyataan Kegiatan Usaha
d.      NPWP untuk Bendaharawan
1)      Blangko Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak untuk WP Bendahara2)      Copy KTP Bendaharawan
3)      Surat Kuasa Penunjukan Bendaharawan
e.       Wajib Pajak untuk Wanita Kawin
1)      Copy KTP2)      Copy Kartu Keluarga
3)      Copy NPWP Suami
f.       Apabila permohonan ditandatangani orang lain harus dilengkapi dengan surat kuasa khusus.
4.      Membantu Menginput NPWP
Apabila ada Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) baru segera mencetakan konsep Surat keterangan Terdaftar dan kartu NPWP kemudian menyerahkannya ke Kepala Seksi Pelayanan.B.     Kegiatan Harian
Kegiatan harian berisi kegiatan-kegiatan yang dilakukan penyusun selama melaksanakan  prakerin di KPP Pratama Purwokerto   di bagian Fungsional Pemeriksa yang sesuai dengan Kompetensi Dasar Akutansi adalah sebagai berikut :1.    Mengoperasikan paket program pengolahan angka
2.    Menerapkan keselamatan, kesehatan kerja dan Lingkungan hidup
3.    Menyiapkan surat teguran
4.    Menerapkan prinsip professional bekerja
5.    Menyiapkan surat pemberitahuan pajak
6.    Memproses buku besar
7.    Melaksanakan komunikasi bisnis
Lebih rincinya kegiatan harian yang kami lakukan terlampir dalam buku jurnal  yang telah diisi  dan telah  ditandatangani oleh pembimbing.  BAB IVPENUTUP A.    Kesimpulan
Setelah penulis melaksanakan kegiatan PRAKERIN di KPP PRATAMA Purwokerto selama kurang lebih 3 bulan, maka penyusun dapat mebuat kesimpulan:1.      Program PRAKERIN yang sudah menjadi program di sekolah kejuruan, sangat besar artinya bagi siswa untuk memperkenalkan dan mempraktikkan kerja secara langsung pengetahuan dan kompetensi dasar yang telah diperoleh dari sekolah , sebagai pengembangan sarana belajar siswa.
2.      Dengan mengikuti kegiatan PRAKERIN ini, maka dapat memberikan pelatihan kepada siswa agar mampu menyesuaikan diri dengan dunia kerja, serta membuka wawasan dan mendorong kreatifitas siswa untuk berinovasi di Dunia Usaha/Dunia Industri terkait dengan kemampuannya.
3.      KPP Pratama Purwokerto intasi pemerintahan yang melayani perpajakan di wilayah Kabupaten Banyumas.
4.      KPP Pratama Purwokerto memiliki sistematika kerja yang baik.
5.      Selama Prakerin di KPP Pratama Purwokerto, penulis  mendapatkan banyak ilmu serta pengalaman bekerja.
6.      Dengan adanya SIDJP (Sistem Informasi Direktorat Jendral Pajak) yang sudah terhubung dengan koneksi internet memudahkan para karyawan dalam melaksanakan tugasnnya.7.      Dengan adanya E-filling DJP dapat memudahkan wajib pajak ketika hendak melapor SPT.
B.     Saran
1.      Bagi Sekolah
a.       Menjalin kerjasama secara berkesinambungan (continue) dengan Dunia Usaha/Industri.
b.       Pihak sekolah agar dapat memantau kegiatan siswa yang sedang melaksanakan Prakerin secara intensif sehingga segala kesulitan yang timbul dapat dipecahkan bersama.
c.       Para pembimbing PRAKERIN lebih berperan aktif dalam berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak perusahaan guna menjalin hubungan yang baik serta aktif dalam mendampingi siswa PRAKERIN.2.      Bagi Dunia Industri
a.       Didalam adminstrasi perpajakan sebaiknya dilakukan oleh petugas yang benar-benar profsional untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam adminstrasi perpajakan.
b.      Terus bersemangat dan tingkatkan kedisiplinan, profesionalisme, serta utamakan pelayanan serta kepuasan konsumen.
c.       Meningkatkan sosialisasi atau kerjasama antara pimpinan, pegawai, dan siswa-siswi prakerin serta Tamu Kantor/WP (Wajib Pajak), sehingga dengan demikian mampu menumbuhkan hubungan kekeluargaan yang harmonis dan baik. Serta memberikan suri tauladan yang baik kepada siswa siswi prakerin..